nusakini.com--Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengharapkan Asosiasi Pemerintah Propinsi Seluruh Indonesia (APPSI) bisa terus menguatkan hubungan antara pusat dan daerah serta antar daerah itu sendiri. Sehingga terbangun sinergi dan konektivitas yang saling mendukung. Selain itu, ia juga berharap, pada kepala daerah yang tergabung dalam APPSI, bisa menjamin pemerintahan daerah yang bersih dari KKN, terutama menghindari area rawan korupsi. 

" Saya mengharapkan APPSI bisa menguatkan harmonisasi hubungan pusat-daerah dan antar daerah," kata Tjahjo saat memberikan kata sambutan di acara Pengukuhan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Propinsi Seluruh Indonesia (APPSI), di Jakarta, Senin (2/7). 

Dalam kata sambutannya, Tjahjo kembali mengingatkan tentang pentingnya membangun pemerintahan yang bersih dari praktek KKN. Karena itu, ia meminta para kepala daerah harus memahami betul area-area rawan korupsi. Ia yakin, jika kepala daerah paham akan area rawan korupsi, bakal berpikir ulang untuk berbuat korup. 

" Sangat penting menjamin pemerintahan daerah yang bersih dari KKN dengan menghindari area rawan korupsi," katanya.  

• Mentan SYL Silaturrahmi ke Menpan RB Tjahjo Kumolo
• Pakde Karwo Bersyukur Mengabdikan Diri di Jatim
• Mendagri : Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah Harus Sinkron Dengan Janji Kampanye
• Mendagri: Demokrasi Harus Berlandaskan Etika dan Budaya Masyarakat Indonesia
• Mendagri Dukung Langkah KPU, Bawaslu dan Bareskrim Usut Tuntas Pembuat dan Penyebar Berita Hoax

Tugas lain dari para kepala daerah lanjut Tjahjo, adalah menjamin terciptanya stabilitas politik di daerahnya masing-masing. Ia pun berharap, para gubernur dengan penuh komitmen ikut mendukung cipta kondisi stabilitas politik dalam negeri. Karena stabilitas politik dalam negeri terkait erat dengan penyelenggaraan pembangunan daerah yang memerlukan kondisi yang kondusif. 

" Saya juga minta Ketua Forkopimda, secara terus menerus melakukan koordinasi deteksi dini, pembinaan kerukunan, pengembangan kehidupan berdemokrasi dan pencegahan serta penanganan konflik sosial di daerah," tuturnya.  

Pada gubernur juga, kata Tjahjo, punya tanggung jawab menjamin sinergitas sasaran pokok pembangunan dan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMN yang kemudian menjadi prioritas dalam RPJMD terkait. Tidak lupa Tjahjo juga menekankan pentingnya penyesuaian alokasi anggaran pembangunan pusat dan daerah. Dan optimalisasi potensi dan keanekaragaman daerah. 

" APPSI dideklarasikan tanggal 6 Juni 2000, semoga bisa memberikan manfaat dan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia," ujarnya.  

Tjahjo menambahkan, APPSI punya peran strategis dalam derap pembangunan di Indonesia. Terutama dalam menjalankan fungsinya yang berlandaskan pada Konstitusi Negara dan peraturan perundang-undangan. Ia juga meminta, para kepala daerah menegakkan komitmen dan tekadnya dalam merawat dan memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam bingkai NKRI. 

" Dibentuknya APPSI, bertujuan mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, efektif, percaya diri, kreatif dan bertangung jawab. Dan bisa menjadi wadah interaksi kepemimpinan pada tingkat nasional berkomitmen membangun pemahaman yang sama dan tajam. Serta membangun kerjasama, kemitraan yang saling menguntungkan, dan harmonis antara Pemprov dengan Pemerintah," urainya.(p/ab)